Berita

Tambah Gembrot! Demokrat Mau Gabung ke Koalisi Jokowi?

Tambah Gembrot! Demokrat Mau Gabung ke Koalisi Jokowi?
Jakarta, CNBC Indonesia - Dinamika politik dalam negeri semakin menghangat jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019. Setelah Partai Gerakan Indonesia Raya, kini giliran Partai Demokrat yang mengirimkan 'kode' akan merapat ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Lalu, apakah kabar Demokrat merapat itu akan diikuti dengan jatah menteri dalam kabinet Jokowi? Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, Demokrat tidak dalam posisi mengajukan nama calon menteri.

"Karena kami sudah yakin betul Pak Jokowi sudah kenal Partai Demokrat, termasuk kader-kader Partai Demokrat," kata Jansen kepada wartawan, Senin (7/10/2019) malam, seperti dilansir detik.com.


"Soal menteri itu kembali ke Pak Jokowi-nya ya itu. Pak Jokowi kann sudah kenal Partai Demokrat. Kalau menurut Pak Jokowi ada yang cakap, memenuhi kriteria untuk membantu beliau lima tahun ke depan, ya, tentu Partai Demokrat siap kan untuk mengirimkan kader yang bersangkutan," lanjutnya.

Jansen menambahkan, kedekatan Jokowi dengan Demokrat dapat dilihat dari berbagai sisi. Misalnya kehadiran Jokowi dalam kongres di Surabaya maupun rapat kerja nasional partai di Bogor.

Tidak hanya itu, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga kerap bertemu dengan Jokowi. Terbaru pada saat HUT ke-74 TNI.

"Walaupun di beberapa kesempatan itu, belum ada pembicaraan (soal menteri)," ujar Jansen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani telah memberikan penjelasan terkait kabar akan masuk ke dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. Ia membenarkan ada pembicaraan terkait hal itu.

"Begini memang ada pembicaran antara orang yang minta presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia itu menuturkan, Prabowo selaku ketua dewan pembina dan ketua umum belum mengambil keputusan. Apakah berkoalisi atau berada di dalam barisan oposisi.

"Terhadap pembicaraan itu Pak Prabowo merasa bahwa kita ini adalah kekuatan parpol yang justru berseberangan dengan Pak Jokowi atau menjadi kompetitor Pak Jokowi dalam pilpres yang lampau," ujar Muzani.

"Sehingga beliau (Prabowo) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar bahwa ini adalah panggilan negara, tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara tersebut harus dimaknai sebagai sebuah cara kita untuk menyicil membayar utang kampanye," lanjutnya.


(miq/dob)
Sumber : CNBC Indonesia
Share this Post:

Posted by TOM

0 Comments

Leave a Comment